(KD), Lampung Selatan - Persoalan tanah yang berada di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan belum memiliki solusi antara pemerintah, warga Way Huwi dan perusahaan untuk pembangunan Desa Way Huwi menciptakan kesejahteraan.
Sesepuh warga Way Huwi, Ngatijo mengatakan kepada awak media sebelum ditembok keliling tanah tersebut sangat bermanfaat bagi warga di antaranya banyak anak-anak yang menggunakan tanah ini untuk bermain bola dan digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat Way Huwi.
Tanah ini sudah dua kali lebaran Hari Raya Idul Adha dengan dilakukan tembok beton semua sisinya.
Masyarakat sholat Idul Adha menggunakan lapangan milik TVRI. Penembokan beton ini bermula dari pengerjaan lapangan bola dicor, "Terang Ngatijo, Selasa (17/06/2025).
Warga mengeluhkan kelakuan perusahaan tersebut karena sewenang-wenang tanah tersebut tertulis ditembok tanah PT BTS HGB No 370 dan negara harus hadir untuk kemakmuran masyarakat.
Tampak pantauan awak media dilapangan kondisi tanah tersebut sudah dipenuhi rumput tidak terurus dan terdapat lapangan bola yang sudah dicor digunakan anak-anak bermain meskipun sudah ditembok keliling.
Antusias anak-anak ditengah terik matahari bermain bola meskipun ditembok keliling.
Presiden Prabowo Subianto sangat konsern dalam kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta yakin mengerti menjawab persoalan warga.
Program presiden Prabowo Subianto mengutamakan ketahanan pangan dengan melalui menteri pertanian menggunakan lahan kosong milik negara sehingga ketahanan pangan kita terjaga warga sejahtera.
Tertera Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa,"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pak Ngatijo yang rumahnya dekat dengan lapangan Way Huwi di Jalan Airan Raya berharap kepada Negara melalui presiden Prabowo Subianto dapat hadir ditengah masyarakat Way Huwi melihat kebijakan tentang persoalan warga Way Huwi dengan perusahaan untuk memajukan kemakmuran masyarakat Way Huwi karena masyarakat sudah tidak memiliki tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial lagi, "tutup Ngatijo.(Tim)