(KD), Bandar Lampung - Bawaslu Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam rangka membangun sinergi penguatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, pada Rabu (18/06).
Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, menyampaikan bahwa pasca Pemilu dan Pilkada 2024 dan memasuki masa non-tahapan, Bawaslu memiliki tanggung jawab dalam menyuarakan pentingnya pendidikan politik di tengah masyarakat.
“Pemilih pemula adalah generasi penerus. Mereka perlu dipersiapkan secara sadar dan bertanggung jawab menghadapi pemilu dan Pilkada selanjutnya. Maka diperlukan sosialisasi sejak dini, termasuk melalui kolaborasi kegiatan di sekolah-sekolah,” ujar Tamri.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya. Bentuk kerja sama ke depan diharapkan dapat dikemas melalui nota kesepahaman (MoU), atau minimal dengan adanya dukungan dan izin resmi dari Dinas Pendidikan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Mimi Abriyani, menyampaikan harapannya agar siswa tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga dapat menjadi duta pengawasan partisipatif di sekolah masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya pendataan pemilih berkelanjutan bagi pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun, termasuk memastikan kepemilikan E-KTP.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, menyambut baik ajakan sinergi dari Bawaslu. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga mencakup kesadaran politik sejak dini.
“Kami sangat terbuka dan siap bersinergi. Ini bukan hanya bentuk silaturahmi, tapi bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran demokrasi bagi peserta didik. Peran Bawaslu sangat penting dalam mendampingi proses tersebut,” ujar Thomas.
Terkait rencana MoU, Thomas menyatakan pihaknya siap mendiskusikan lebih lanjut bentuk kerja sama serta mekanisme pelaksanaannya.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Bawaslu Provinsi Lampung berharap nilai-nilai demokrasi, kepedulian terhadap pemilu, dan pengawasan partisipatif dapat terus ditanamkan di ruang-ruang pendidikan demi mewujudkan pemilu yang berintegritas.(**)