(KD), Bandar Lampung - Kehadiran hotel bintang lima tertinggi di Pulau Sumatra, Grand Mercure Lampung, kembali menjadi sorotan.
Seorang pengamat tata wilayah dan lingkungan yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan pola pengelolaan hotel tersebut, khususnya soal kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.
Pengamat itu mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung membuka informasi terkait sejumlah aspek penting, mulai dari perizinan hingga nilai kewajiban pajak yang ditanggung pihak hotel. "Kami meminta transparansi terkait berapa besar pajak air tanah dan izin pengeboran air tanah yang dikantongi pihak hotel. Apakah sudah sesuai aturan atau justru belum diurus dengan tuntas?" ujarnya.
Selain pajak air, sorotan juga diarahkan pada sistem pengelolaan parkir pengunjung hotel. Ia menyebut perlunya keterbukaan mengenai skema kerja sama antara pengelola hotel dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Lampung. "Apakah ada MoU dengan Pemprov atau Pemkot? Kalau ada, berapa kontribusinya untuk PAD? Ini yang perlu dijelaskan ke publik," tambahnya.
Lebih jauh, informasi mengenai keberadaan fasilitas spa di lantai 8 dan diskotik di dalam hotel juga turut menjadi perhatian. Menurutnya, dua fasilitas hiburan tersebut semestinya diatur secara ketat dan tidak boleh luput dari pengawasan pemerintah. "Kalau benar ada diskotek dan spa, mana izin operasionalnya? Apakah pengawasan dari pemkot sudah berjalan dengan baik? Jangan sampai fasilitas ini menyalahi aturan dan hanya menyumbang dampak sosial tanpa kontribusi nyata terhadap pajak daerah."
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak silau dengan megahnya gedung dan citra internasional hotel tersebut. "Jangan sampai kita bangga punya hotel tertinggi, tapi pajaknya tidak masuk atau masuknya cuma kecil ke APBD. Ini harus jadi perhatian serius," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot Bandar Lampung belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.(Red)