(KD), Jakarta - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta perwakilan dari Istana Negara, menggelar pertemuan penting dengan aliansi tenaga honorer R2 dan R3 Indonesia pada Senin, 14 April 2025. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin strategis terkait masa depan status kepegawaian honorer.
Dari pihak Kemenpan RB, dijelaskan bahwa kewenangan regulasi teknis mengenai pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) sepenuhnya berada di bawah Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kemenpan RB menegaskan bahwa untuk pelaksanaan pengisian DRH, informasi lebih lanjut akan disampaikan paling lambat setelah selesainya pelaksanaan tes PPPK tahap 2," ungkap perwakilan Kemenpan RB dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) dan jajarannya menyampaikan komitmen untuk memfasilitasi pembahasan lanjutan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan RB, BKN, serta aliansi R2 dan R3 sebagai bagian dari rapat resmi lintas kementerian.
"Pihak KSP akan mengundang seluruh instansi terkait dalam rapat resmi untuk merumuskan rekomendasi dalam bentuk memo kepada Presiden RI," ujar perwakilan KSP.
Adapun rencana rekomendasi yang akan diajukan kepada Presiden antara lain:
- Penyelesaian status tenaga honorer R2R3 Indonesia menjadi ASN PPPK secara menyeluruh;
- Percepatan penerbitan regulasi teknis pengisian DRH khusus untuk R2 dan R3;
- Kajian terhadap sistem penggajian dan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.
Kepala Staf Presiden menjanjikan akan memberikan jawaban resmi terkait hasil rapat dan rekomendasi pada Kamis, 17 April 2025.
Ketua Umum Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia, Faisol Mahardika, menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata demi status kepegawaian, tetapi juga demi martabat dan keadilan bagi seluruh tenaga honorer.
"Kami tetap solid, terus berjuang dengan cara damai dan konstitusional. Kami percaya, jika bersama dan bersabar, keadilan akan datang pada waktunya", ungkap Faisol Mahardika.
Pertemuan tersebut menjadi babak baru dalam upaya memperjuangkan kejelasan status dan kesejahteraan para tenaga honorer, sekaligus menjadi momentum penting menjelang reformasi sistem kepegawaian nasional.
"Perjuangan ini merupakan ikhtiar bersama yang tidak akan berhenti sampai tuntutan para tenaga honorer R2R3 di seluruh Indonesia benar-benar diwujudkan," tegas Faisol Mahardika, dalam pernyataan penutupnya.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Kemenpan RB. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi percepatan pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu.
Dalam seruan solidaritas tertulis jelas: “Pantang Pulang Sebelum Menang”, dan dalam pamflet aksi yang tersebar luas, tertulis slogan perjuangan: “Tidak Separuh Nafas, Tidak Separuh Nyawa, Apalagi Paruh Waktu.”(**)